komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, terkait jumlah suap selama pengurusan izin lokasi pembangunan tempat pemakaman bukan publik (tpbu).
saya dipanggil dibuat saksi jumlah tertangkap tangannya ketua dprd, papar rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta dalam selasa kurang lebih pukul 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi alternatif dengan sms, tapi tak mengenai lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang menjadi tersangka pada jumlah tersebut.
rachmat yasin merupakan pihak dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare dalam desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menungkapkan proses pengajuan izin tpbu sudah beres.
proses pengajuan telah tuntas, dan mengajukan pt garindo perkasa, telah banyak sk bupati, sudah banyak kajian lapangan juga teknis tapi ketika sk bupati keluar tetapi banyak tangkap tangan dan menyerahkan uang, ujarnya.
tapi izin tujuan tidak menunjukkan kepemilikan, jadi hanya wilayah saja dan kami tunjukan sehingga tak menyangkut kepemilikan, ujarnya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu sejak 2012. karyawan menyatakan belum pernah berhadapan serta berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.
kpk menangkap perkasa sentot susilo dalam 16 april 2013, saat memberikan uang rp800 juta kepada pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, dalam rest area sentul.
dalam kasus ini, kpk telah menetapkan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer di pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.